Perbedaan muatan materi UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011

1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : 

   a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
• Peraturan Pemerintah;
• Peraturan Presiden;
• Peraturan Daerah. 

 b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : 

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
• Peraturan Pemerintah; 
• Peraturan Presiden; P
• Peraturan Daerah Provinsi; dan 
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  

Materi Muatan yang harus diatur oleh Undang-Undang berisi hal-hal : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 : mengaturlebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 

•  hak-hak asasi manusia; 
• hak dan kewajiban warga negara; 
• pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; 
• Wilayah negara dan pembagian daerah; 
• kewarganegaraan dan kependudukan; 
• keuangan negara, 

• diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untak diatur dengan Undang-Undang. 

b. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

• pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
• perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 
• pengesahan perjanjian internasional tertentu; 
• tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 
• pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

 3. Materi Muatan Mengenai Ketentuan Pidana :
a. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 : 

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 

b. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : 

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

• Undang-Undang; 
• Peraturan Daerah Provinsi; atau
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

 4. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang :

• Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 belum diatur lembaga yudikatif mana yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundag-Undangan lain dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 
• Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai hal tersebut yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

http://agungnugraha17.blogspot.co.id/2012/10/beberapa-perbedaan-antara-undang-undang.html